Advokasi

Advokasi, program ini meliputi kegiatan legislasi, litigasi dan non litigasi untuk pembelaan hak difabel. Berbagai aktivitas yang pernah dilakukan oleh DRIA MANUNGGAL dalam Program Advokasi (Advocacy)  adalah:

  • Pendidikan (Education)
    • 2005, Penyusunan Rencana Program Implementasi Pendidikan Inklusif di Propinsi DIY. Sebagian dari materi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
    • 2000, Mengajukan kerangka implementasi Sistem Pendidikan Inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di Propinsi DIY. Draft usulan ini merupakan hasil workshop nasional yang disupport oleh Abilis Foundation. Hasil kegiatan tersebut adalah dikembangkannya model pendidikan inklusi di tingkat nasional.
  • Gender dan Difabilitas (Gender & Difability)
    • 2005, Layanan Pengaduan & Pendampingan Perempuan dan Anak Difabel Korban Kekerasan. Bekerjasama dengan Kelompok Paralegal Difabel Korban Kekerasan dan RAWCC.
    • 2005, Pelatihan Pendampingan Perempuan dan Anak Difabel Korban Kekerasan di Yogyakarta. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari advokasi kebijakan daerah berperspektif gender dan difabel. Bekerjasama dengan Rifka Annisa WCC dan WPF.
    • 2003, Advokasi Sensitif Gender dan Difabel dalam Peraturan Daerah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Kegiatan ini bekerjasama dengan Rifka Annisa WCC dan masih berlangsung hingga saat ini; dukungan juga datang dari berbagai instansi terkait di wilayah Kota Yogyakarta serta LSM-LSM di DIY.
  • Kebijakan Publik (Public Policy)
    • 2005, Pembahasan & Kritisi untuk Revisi UU No. 4/1997 Tentang Penyandang Cacat. Kegiatan ini masih terus berlanjut, dan juga menjadi agenda berbagai organisasi difabel di kota-kota lain di Indonesia.
    • 2003, Penyusunan dan advokasi Peraturan Daerah tentang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Sensitif Gender dan Difabel di Kota Yogyakarta. Perda ini bertujuan untuk mengurangi jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan masih berlangsung hingga saat ini. Kerjasama dilakukan dengan Rifka Annisa WCC, dukungan juga datang dari berbagai instansi terkait di wilayah Kota Yogyakarta serta LSM-LSM di DIY.
    • 1997, Advokasi tentang standar teknis aksesibilitas bangunan dan fasilitas fisik. Kegiatan ini didukung oleh berbagai organisasi dan pemerintah di tingkat nasional, sehingga melahirkan SK Menteri PU No. 468/KPTS/98 Tentang Standar Teknis Aksesibilitas Bangunan dan Lingkungan Fisik.
    • 1995, Penyusunan dan advokasi Undang-Undang Penyandang Cacat. Kegiatan yang didukung oleh berbagai elemen di tingkat local dan nasional ini akhirnya melahirkan UU No. 41/1997 Tentang Penyandang Cacat.