PRESS RELEASE: ToT tentang Layanan Kepolisian yang Ramah bagi Difabel yang Berhadapan dengan Hukum

Sekilas Pengenalan Bahasa Isyarat

Dria Manuggal Yogyakarta bekerja sama dengan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY dan POLDA DIY menyelenggarakan Training of Trainer (ToT) tentang Layanan Kepolisian yang Ramah bagi Difabel yang Berhadapan dengan Hukum, bertempat di Grand Sarila Hotel Yogyakarta (4/10). Kegiatan ini didasari oleh adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang kesemuanya itu juga memuat hak asasi difabel dalam memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, sampai saat ini masih banyak difabel korban kekerasan (terutama kekerasan seksual) yang masih belum mendapatkan layanan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Sehingga hanya sedikit dari mereka yang perkaranya mendapatkan penyelesaian putusan pengadilan. Bukan hanya difabel sebagai korban, tetapi sebagai saksi maupun pelaku juga belum mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan kompetensi para Aparat Penegak Hukum dalam memberikan layanannya bagi difabel di bidang peradilan, disamping pedoman layanannya pun belum ada.

Terkait dengan hal tersebut, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY dan Kepolisian Daerah DIY bersepakat menindaklanjuti hal tersebut dengan menerbitkan Nota Kesepakatan Bersama Nomor 057/KERS/2015 dan Nomor : B/13/IX/2015 pada tanggal 28 September 2015.

Selaras dengan hal tersebut Dria Manunggal Yogyakarta, yaitu sebuah lembaga yang bergerak dalam kegiatan penelitian dan penguatan difabel untuk transformasi sosial, memiliki program untuk mendorong pemenuhan hak atas perlindungan hukum bagi difabel. Dengan menggandeng lembaga tersebut, Kepala Kepolisian Daerah DIY segera menindaklanjuti dengan membentuk tim untuk menyusun Pedoman Layanan Kepulisian yang Ramah bagi Difabel yang Berhadapan dengan Hukum.

Pada tanggal 21 Juni 2017 tim yang dibentuk tersebut telah berhasil menyusun Draft Pedoman Layanan Kepolisian yang Ramah bagi Difabel yang Berhadapan dengan Hukum yang kini dalam proses penerbitannya sebagai Peraturan Kepala Kepolisian Daerah DIY.

Penyusunan pedoman tersebut diikuti dengan penyusunan Modul Layanan Kepolisian yang Ramah Bagi Difabel yang Berhadapan Dengan Hukum dan ditindaklanjuti  dengan penyelenggaraan Pelatihan untuk Pelatih mengenai Layanan Kepolisian yang Ramah bagi Difabel yang Berhadapan dengan Hukum.

Pelatihan yang diikuti oleh wakil dari Polda dan Polres Kabupaten/Kota ini bertujuan meningkatkan kompetensi anggota kepolisian di DIY agar mampu memberikan layanan yang ramah bagi difabel yang berhadapan dengan hukum, sehingga pemenuhan hak difabel atas peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelatihan ini akan dilanjutkan dengan penyebarluasannya di tingkat Polsek untuk dapat segera diimplementasikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *