Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Difabel DIY: Transportasi di DIY Belum Ramah Difabel

konpres-komite-diy_tranportasi_31102016

Difabel masih mengalami diskriminasi dalam pemenuhan kebutuhan mobilisasi. Diskriminasi terjadi karena bentuk layanan transportasi umum yang tidak memperhatikan keberagaman kemampuan difabel dalam mengakses transportasi umum, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan jasa transportasi terhadap difabel sebagai salah satu penggunanya. Permasalahan keterbatasan difabel dalam mengakses transportasi dapat menimbulkan masalah baru tentang pemenuhan hak-hak difabel lain seperti pendidikan, pekerjaan, rekreasi, dan mengakses kesehatan.

Yogyakarta yang memiliki tag line Yogyakarta Kota Inklusi ternyata belum sepenuhnya memberikan layanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan mobilitas. Aksesibilitas rampa pada selter Trans Jogja misalnya, tidak mampu dijangkau oleh pengguna kursi roda secara mandiri. Kondisi lain juga terjadi di stasiun kereta api, pendamping dilarang masuk saat boardingpass sehingga difabel mengalami kesulitan saat naik ke gerbong kereta api. Difabel harus membayar lebih tiket parkir karena kendaraannya dianggap memakan tempat.

Berdasar permasalahan itu akhirnya para difabel memilih menggunakan kendaraan pribadi yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini juga diungkap oleh Triyono, Owner Ojek Difa, “Kami ingin membantu-teman-teman difabel dalam melakukan mobilitas karena Yogyakarta sebagai Kota Inklusi namun pelayanan transportasi belum akses terhadap difabel.”

Namun peraturan terhadap pengadaan dan kelayakan jalan alat transportasi untuk difabel ini belum ada, ungkap Setia Adi Purwanta ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Difabel DIY (31/10) didampingi Subroto, wakil Komite sekaligus Kasi Paca Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ditemui dalam acara konferensi pers tentang Transportasi Umum di Yogyakarta Belum Ramah Difabel, bertempat di Kantor Komite, Gang Lurik Kingkin, Jalan Wates, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, yang dihadiri oleh difabel dan anggota Komite.

Komite Hak Difabel DIY saat ini terus berupaya untuk mendorong terjadinya kesetaraan akses difabel. “Kami bersama teman-teman terus mendorong untuk pengesahan Raperda Difabel Kota Yogyakarta pada tahun ini agar semua bentuk diskriminasi yang dialami difabel dapat segera tertangani,” ungkap Winarta selaku anggota bidang aduan Komite Hak Difabel DIY.

Winarta juga menambahkan bahwa Raperda Difabel Kota Yogyakarta harus segera disahkan selain karena urgensi, juga hanya akan membuat pemborosan anggaran jika disahkan pada tahun depan. Hal tersebut disampaikan Winarta dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Komite Hak Difabel DIY (31/10) lalu. (Elza)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *