Dria Manunggal Audiensi dengan Reskrim Polda DIY

14242207_1255171544506783_4718742028444176576_oDifabel sebagai warga negara Indonesia belum sepenuhnya dapat mengakses keadilan. Difabel yang berpotensi sebagai korban, pelaku, dan atau saksi belum terlayani secara maksimal. Banyak kasus difabel berhadapan dengan hukum, berhenti di tengah jalan. “Jikalau ada kasus difabel berhadapan dengan hukum hanya seperti fenomena gunung ES,” papar Setya Adi Purwanta Direktur Utama Dria Manunggal.

Berdasar pada fakta lapangan tersebut, Dria Manunggal bekerjasama dengan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas Yogyakarta melakukan audiensi dengan Divisi Reserse Kriminal Umum, Polda DIY. Dria Manunggal dan tim diterima langsung oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum, AKBP. Djuhandani Raharjo Puro, SH bersama kepala fungsi Polda DIY di ruang Rapat Ditreskrimum, Rabu (7/9) lalu.

Audiensi bertajuk tindak lanjut dari naskah kerjasama/MOU dengan Polda DIY nomor 057/KERS/2015 dan B/13/IX/2015 untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas anggota Polda DIY terutama bidang penyidikan agar memiliki pengetahuan baik mengenai layanan terhadap difabel yang berhadapan dengan hukum dalam proses penyidikan.

Menanggpai hal tersebut, Wadir Reserse Kriminal Umum Polda DIY menyampaikan, “audiensi ini merupakan bentuk komitmen bersama guna membangun sinergitas dalam rangka peningkatan layanan bagi masyarakat utamanya bagi penyandang disabilitas,” tutur Djuhandani mewakili Dir. Reserse Kriminal Umum yang tidak dapat hadir karena sedang mengikuti pelatihan di Lehanmas.

Lebih lanjut, Reserse yang selalu menangani kasus tindak pidana perampokan ini menambahkan, “sebagaiamana perwujudan amanat undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 13 Huruf C, yaitu dalam memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan masyarakat tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas. Kesepakatan kerjasama antara Polda DIY dengan komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas DIY sejalan dengan grand strategy Polri yaitu pelayanan prima.”

Kerjasama sama ini diharapkan akan menghasilkan pedoman layanan kepolisian yang ramah bagi difabel yang berhadapan dengan hukum dan produk modul trining untuk pelaksanaan layanan kepolisian terhadap difabel. “Harapan lebih lanjut kedua hasil kerjasama tersebut dapat digunakan sebagai usulan Kapolda DIY kepada Kapolri sehingga dapat diterapkan di seluruh Indonesia,” papar Ninik sebagai meneger pelaksana program layanan kepolisian yang ramah bagi difabel berhadapan dengan hukum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *