Jamkesus untuk siapa?

Difabel merupakan kondisi seseorang yang memerlukan alat bantu untuk kemandairiannya dalam menjalani kehidupan. Tanpa alat bantu, aksesibilitas difabel akan terhambat baik untuk mobilitas (bagi difabel daksa) dan mengakses informasi (difabel cerebral palcy/netra/tuli/wicara). Alat bantu yang dimaksud bisa berupa kruk, kaki/tangan palsu, alat bantu dengar, kursi roda, tongkat, dan lain-lain. Alat bantu dan aksesibilitas merupakan dua hal pokok yang saling mendukung dalam kehidupan difabel.

Kondisi difabel juga terbatas dalam akses pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan sebagai modal dasar difabel untuk mengakses pekerjaan. Seseorang tidak memiliki pendidikan atau ketrampilan dapat dipastikan akan sangat bergantung pada bantuan orang lain untuk mencukupi kehidupannya.

Sisi lain difabel adalah menikah dengan sesama difabel. Kondisi ini memiliki potensi melahirkan keturunan difabel juga. Jika kedua difabel tersebut memiliki latar belakang yang sama, yaitu pendidikan yang rendah, di mungkinkan beban hidup keluarga tersebut akan menjadi dua kali lipat atau bahkan lebih susah dari difabel yang belum menikah. Dengan demikian difabel rentan menjadi miskin.

Difabel rentan miskin karena kedifabelannya yang mengharuskan mengkonsusmi obat sepanjang hidup dan harus melakukan fisioterapi yang membutuhkan biaya relatif mahal. Jika kondisi difabel seperti ini dialami oleh difabel miskin, masihkah dapat diakses?

Definisi miskin yang dikekuarkan BPS pun tidak dapat diberlakukan bagi difabel. Sepeda motor sebagai indikator bahwa seseorang tidak miskin tidak bisa diaplikasikan pada difabel. Bagi difabel, sepeda motor roda tiga adalah kaki atau bisa dikategorikan alat bantu.

Sejak kelahirannya tiga tahun lalu, ternyata Jaminan kesehatan khusus (Jamkesus) masih menghadapi berbagai masalah. Jamkesus hadir sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kepada kelompok difabel untuk mengakses layanan kesehatan dan alat bantu.

Jamkesus dalam pelaksanaannya dijamin oleh Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Peraturan Gubernur no. 51 tahun 2013 tentang sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan khusus penyandang disabilitas yang diundangkan pada 21 Agustus 2013. Peraturan Gubernur ini merupakan amanat dan turunan dari peraturan daerah no.4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dalam peraturan tersebut dijelaskan difabel miskin dan rentan miskin berhak atas jamkesus. Difabel kaya tidak dapat mengakses jamkesus.

Menilik UNCRPD pasal 25 Bahwa “Negara/pemerintah harus memastikan bahwa orang dengan disabilitas dapat menikmati dearajat kesehatan tertinggi yang dapat dicapai di negara itu. Untuk itu, pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan (dasar, rehabilitasi, reproduksi, dll.) di komunitasnya yang aksesibel dan terjangkau, sekaligus untuk mencegah terjadinya disabilitas yang lebih buruk. Diselenggarakan secara etis, non-diskriminatif, oleh tenaga yang kompeten, dan menghormati hak pasien. Menyediakan perlindungan melalui asuransi.”

Adakah difabel kaya? Setiap orang rentan menjadi difabel. Orang kaya dengan satu anggota keluarga difabel rentan menjadi miskin. Masih relevankah jika jamkesus hanya dapat diakses oleh difabel yang dinyatakan miskin dan rentan miskin saja oleh BPS? Bukan hal yang bijak jika jamkesus hadir sebagai tanggung jawab Pemda kepada difabel miskin saja. Harusnya jamkesus diperuntukkan difabel tanpa syarat. (El)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *